Mathla’ul Anwar Tolak Perpu No 2 Tahun 2017

  • 17 July, 2017  20:15:40 

  • Dhona El Furqon, KH Abdul Hakim, H Oke Setiadi M.Sc dalam konferensi pers Menolak Perppu no 2 tahun 2017 (Doc Fajri)

    Jakarta, Mathla’ul Anwar.or.id- Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) resmi menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pernyataan penolakan ini dibacakan dalam konferensi Pers oleh Sekretaris Jenderal PBMA H Oke Setiadi, M.Sc pada Senin 17 Juli 2017 di Kantor PBMA kawasan Pasar Rebo Jakarta Timur.

    Dalam surat pernyataan tersebut ada empat poin yang disoroti PBMA merespon Perppu tersebut. Pertama Perppu tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, Perppu terwebut bertentangan dengan Demokrasi yang menjaga keseimbangan Trias Politica. Ketiga, Perppu tersebut bertentangan dengan negara hukum yang selama ini dianut. Keempat, seharusnya Perpu dikeluarkan karena adanya kondisi yang mendesak dan kekosongan hukum.

    Baca juga :  UNMA, PWMA BANTEN DAN PT TUGU PRATAMA INDONESIA GELAR BAKSOS RAMADHAN 1437 H

    Sementara Dhona El Furqon Sekretaris Departemen Hukum & HAM PBMA menyoroti bahwa Perppu menunjukan bahwa negara bisa dengan semena-mena membubarkan Ormas yang terindikasi ormas anti Pancasila untuk kemudian secara sepihak dibubarkan oleh pemerintah.

    “Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini memberikan peluang seluas-luasnya kepada pemerintah, khususnya Mendagri dan Menkumham untuk menilai apakah suatu ormas itu menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” katanya

    Ia menambahkan dalam penilaiannya terhadap Perppu tersebut, Terhadap ormas yang melanggar pasal di atas dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenhumkam sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perpu itu adalah pencabutan status badan hukum oleh Menkumham. Pencabutan status badan hukum tersebut, menurut Pasal 80A di  Perppu itu sekaligus disertai dengan pernyataan pembubaran ormas tersebut.

    Baca juga :  Pengembangan Profesi Guru Melalui Kegiatan Pelatihan PTK di Perguruan MA Pusat Menes

    “Semua proses pembubaran ormas cukup dilakukan oleh Menkumham, baik sendiri ataupun meminta pendapat pihak lain. Tetapi proses pembubaran ormas tersebut dilakukan Menkumham tanpa proses pengadilan, jadi tidak ada hak membela diri di pengadilan” tambahnya.

    Ia juga akan mendiskusikan kemungkinan PBMA melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, apakah akan maju sendiri atau bergabung dengan ormas-ormas lainnya

    Berikut Pernyataan Lengkap PBMA menolak Perppu No 2 Tahun 2017

    2,962 total views, 28 views today

    Please follow and like us:

    2 comments

    1. Matla’ul Anwar sebagai Ormas yang bergerak dibidang Pendidikan dan Dakwah, semestinya meminta penjelasan terlebih dahulu ke Pemerintah terkait usulan Pemerintah ke DPR mengenai perubahan Perppu, bila dari penjelasn pemerintah ada indikasi sewenang-wenang, MA memberikan masukan ke Pemerintah untuk merubahnya. Dengan langsung membuat penolakan seperti ini, mengesankan MA tidak memberikan edukasi terhadap masyarakat dan Pemerintah, padahal MA berdiri sebagai organisasi Pendidikan.

    2. Apa yg dilakukan oleh MA sudah tepat.Karena begitu perpu ini dikeluarkan pemerintah langsung menerapkn perpu ini pd ormas tertentu dg tanpa pembelaan.ini jelas2 bertentabgan dg HAM dan UUD 1945.Masyarakat sdh cukup cerdas untuk menilai tindakan mana yg sesuai hukum dan tdk…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial