Poligami yang Sah Secara Hukum

  • 05 November, 2017  17:34:53 


  • Saya ingin menanyakan calon suami saya telah beristri, yang ingin saya tanyakan bagaimana agar status saya sebagai calon istri kedua dapat diakui secara hukum agama dan negara? Dalam hal ini istri pertama tidak menyetujui suami menikah lagi. Terima kasih.

    Jawaban:

    Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami.

    Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami.

    Akan tetapi, UU Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

    Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat [1] UU Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

    Baca juga :  Pusat Kajian Pangan Halal UNMA Banten, Wujud nyata pengembangan ilmu pengetahuan berbasis islam

    a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
    b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

    Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat [1] UU Perkawinan):

    a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
    b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
    c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

    Persetujuan isteri/isteri-isterinya tidak diperlukan jika isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat [2] UU Perkawinan).

    Anda tidak menyebutkan agama apa yang Anda maksud. Dalam hal ini, kami akan membahasnya menurut hukum Islam. Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Hanya saja di dalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristeri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI).

    Baca juga :  Bahas Implementasi UU Jaminan Halal, Kementrian Agama Undang Perguruan Tinggi

    Menurut KHI, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).

    Sama seperti dikatakan dalam UU Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:
    a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
    b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

    Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu: (Pasal 58 KHI)

    a. adanya persetujuan istri;
    b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

    Pasal 58 KHI ini juga berlaku pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“PP 9/1975”), yang mengatakan kepada kita adalahteri isteri atau isteri-isteri secara tertulis atau dengan lisan, tapi sudah ada kesepakatan, ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

    Jika si isteri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menentukan mengenai pemberian izin setelah pemeriksaan dan pendengaran yang di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap ketentuan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

    Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP 9/1975 yang menyatakan: “Jika Pengadilan Tinggi Cukup untuk seorang warga negara, maka Pengadilan memberikan putusannya yang merupakan izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

    http://mathlaulanwar.or.id/2017/11/06/cara-sah-adopsi-anak/

    Baca juga :  MI MA Teluk Labuan, Semangat di Tengah Kekurangan

    Menurut Mukti Ali Jalil, S. Ag., MH, Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, dalam eseinya Diperiksa Sosio-Filosofis Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan alasan karena alasan karena alasan alternatif 4 ayat (2) UU Perkawinan dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan di atas.

    Menurut Mukti Ali, berlaku untuk berpoligami menurut ketentuan di atas adalah wajib, sehingga selisih dilakukan tanpa lebih dulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena tidak pernah terjadi.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dikutip dari Hukumonline

    366 total views, 4 views today

    Please follow and like us:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial