Cara Sah Adopsi Anak

  • 06 November, 2017  19:55:36 

  • pertanyaan:
    Bagaimana prosedur melakukan adopsi? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi? Apakah ada pembedaan jenis anak yang akan diadopsi? Bagaimana status anak yang diadopsi, apakah dia berhak mewaris dari orang tua angkatnya?

    Jawaban:

    Pengangkatan anak (adopsi) Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri dari beberapa jenis (disarikan dari Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, hal 7-17), yaitu:
    1. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (Adopsi Domestik);
    2. Pengangkatan Anak secara langsung (Private Adoption);
    3. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent);
    4. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

    Kami tidak akan membahas semua prosedurnya satu persatu, kami ambil contoh salah satunya untuk pengangkatan anak antar wNI. Lebih jauh mengenai pengangkatan anak bisa anda baca dalam buku Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak atau dalam ketentuan-ketentuan yang mengaturnya yang kami sebutkan pada akhir artikel ini.

    Persyaratan dan Pengambilan Anak antar warganegara Indonesia (Adopsi Domestik).

    Kategori Calon Orang Tua Angkat

    Orang tua lengkapengan:
    a. Suami dan Istri Warga Negara Indonesia (WNI); atau
    b. Suami WNI, dan Istri Warga Asing (WNA).

    Persyaratan Pengangkatan Anak (pasal 12 & Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengambilan Keputusan)
    Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
    a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
    b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
    c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
    d. membutuhkan khusus

    Anak di bawah ini:
    a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
    b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun,
    c. sepanjang ada alasan penting; dan
    d. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas)
    e. sepanjang anak membutuhkan khusus.

    Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

    Sebuah. sehat jasmani dan rohani;
    b. yang paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
    c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
    d. berkelakuan baik dan tidak pernah tampil sejak melakukan tindak pidana;
    e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
    f. tidak merupakan pasangan sejenis;
    g. tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak;
    h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
    saya. terima kasih orang tua atau wali anak;
    j. membuat pernyataan tertulis pengangkatan anak adalah demi kepentingan anak, kesejahteraan dan penjualan anak;
    k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial lokal;
    l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
    m. mendapatkan ijin menteri dan / atau kepala dinas sosial.

    Prosedur Pengangkatan Anak
    a. Permohonan pengangkatan anak ke Instansi Sosial Kabupaten / Kota dengan melampirkan:

    1) Surat penyerahan anak dari orang tua / walinya kepada instansi sosial;
    2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi / Kab / Kota kepada Organisasi Sosial (oros);
    3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
    4) Surat keterangan perkawinan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
    5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
    6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
    7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
    8) Surat Keterangan Sehat secara mental dengan keterangan Dokter Psikiater;
    9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

    b. Permohonan izin pengangkatan anak mengajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial / Instansi Sosial Propinsi / Kab / Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
    2) Ditundakan sendiri oleh pemohon (suami-istri);
    3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.

    c. Dalam hal calon anak angkat yang sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua harus bisa membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua / wali keluarga yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten / Kota, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal belakang dan data anak yang ragu (domisili anak berasal).

    d. Proses Penelitian Kelayakan
    e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
    f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial / Instansi Sosial Propinsi / Kab / Kota calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk ketetapan sebagai orang tua angkat.

    (Pengadilan Yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada (berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak). Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam ( berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

    Untuk proses pemeriksaan oleh pengadilan, Anda perlu dipersiapkan dua kali lipat untuk memperbaiki diri Anda dan meyakinkan Anda secara otomatis dan ekonomis, moril atau materiil yang mampu menampung kesejahteraan anak yang akan diangkat.

    Informasi lain terkait proses dan biaya, Anda dapatalih ke panitera di pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama terdekat.

    g. Penetapan Pengadilan.
    h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.

    Baca juga :  Jutaan Jemaah Haji Wukuf di Arafah

    2. Terhadap anak yang akan diadopsi, berdasarkan Staatblaad 1917 No. 129, diatur tentang pengangkatan anak yang hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris. Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang, selain memungkinkan pengangkatan anak oleh Anda yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

    Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya bisa untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun, Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan (Lihat dari artikel Adopsi Anak oleh Lembaga Bantuan Hukum APIK).

    3. Berikut penjelasan hak waris anak angkat yang kami kutip dari artikel Adopsi Anak oleh Lembaga Bantuan Hukum APIK:

    “Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, yaitu seseorang yang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

    Hukum Adat:
    Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung hukum yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, -Jawa misalnya-, pengangkatan anak tidak otomatis sembuh tali antara anak itu dengan keluarga kandungnya. Oleh pelengkap, meski hak waris dari orang angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak adalah hukum yang terbebas dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan sembuh dari bapak angkatnya (M. Buddiarto, SH, Penghasilan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991).

    Hukum Islam:
    Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak itu tetap pakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, SH, Penghasilan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991).

    Peraturan Perundang-undangan:
    Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak hal tersebut secara tersurat nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang selamat dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan ini maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena lahir, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. “

    Dikutip dari hukumonline

    266 total views, 4 views today

    Please follow and like us:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial