Bahas Implementasi UU Jaminan Halal, Kementrian Agama Undang Perguruan Tinggi

  • 08 November, 2017  12:27:15 

  • Mathlaulanwar.or.id-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama, menyelenggarakan temu konsultasi dengan perguruan tinggi membahas implementasi UU Jaminan Halal. Acara dibuka oleh Kepala BPJPH, Prof.Dr.Sukoso dan dihadiri 22 peserta dari berbagai Universitas negeri dan swasta di Hotel Dafam Teras Kita Jakarta  tanggal 31 Oktober -1 November 2017. Dalam sambutannya, Kepala BPJPH  menekankan pentingnya peran perguruan tinggi ke depan dalam pengembangan halal di Indonesia sebagai implementasi UU no 33 tahun 2014 halal tentang jaminan produk halal. Perguruan Tinggi diharapkan dapat menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berfungsi menjadi auditor halal dan  Halal Center yang berfungsi dalam sosialisasi dan pembinaan halal ke masyarakat. LPH dan Halal center ini  disiapkan untuk mendukung Mandatori Halal 2019 dimana seluruh produk halal wajib disertifikasi.

    Baca juga :  Guru MI MA di Bogor Meninggal Terlindas Truk

    Dalam Temu Konsultasi tersebut turut hadir, KH Solahudin Al Ayub dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menepis rumor bahwa Pemerintah mencabut sertifikat halal dari MUI. Justru sebaliknya adanya BPJPH memberikan kekuatan hukum untuk proses sertifikasi yang dilakukan MUI selama ini. MUI nantinya akan berperan dalam sertifikasi auditor halal dan penetapan fatwa halal.

    Selain itu turut hadir perwakilan dari Kemenristek Dikti, Ir. Nurhayati Djaror, M.Sc, PhD menekankan pentingnya riset halal yang perlu dikembangkan oleh perguruan tinggi dalam bidang manajemen penyembelihan hewan, pengembangan metode dan analisis produk dan inovasi halal, dan edukasi terkait halal.

    Implementasi UU Jaminan halal ini tentunya disambut baik oleh Universitas Mathla’ul Anwar Banten (Unma Banten) yang termasuk dalam peserta Temu Konsultasi tersebut. Unma  Banten sendiri telah memiliki Pusat Kajian Produk Halal (PKPH) Unma Banten yang telah berdiri kurang dari 1 tahun. Selama ini PKPH Unma Banten bekerjasama dengan LPPOM MUI menjadi fasilitator UMKM  dalam pengurusan sertifikasi halal. Adanya kesempatan menjadi LPH tentunya disambut baik oleh PKPH Unma Banten untuk dapat mempercepat pengembangan halal di Banten. Syarat pendirian LPH yaitu memiliki kantor, terakreditasi BPJPH, memiliki auditor sebanyak 3 orang, dan laboratorium yang tersertifikasi menjadi PR besar PKPH Unma dan perguruan tinggi lainnya untuk dapat segera memenuhinya

    150 total views, 2 views today

    Please follow and like us:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial