Pencatatan Nikah Hanya Akan Gunakan KTP Elektronik

  • 12 November, 2017  22:30:53 

  • mathlaulanwar.or.id-Guna memastikan data kependudukan di indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan hanya akan melayani pencatatan nikah pasangan calon pengantin (catin) yang sudah memiliki KTP Elektronik (KTP-el).

    Hal itu termaktub dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dengan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama.

    Penandatanganan PKS antara kedua belah pihak dilakukan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam yang diwakili Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Mohsen, Kamis (09/11), di Jakarta.

    Salah satu klausul PKS ini mengatur Kementerian Agama mewajibkan catin pria dan catin wanita untuk memiliki KTP-el. Selain itu, Kemenag juga memberikan pelayanan bagi penduduk yang menjadi catin pria dan catin wanita berdasarkan KTP-el.

    Baca juga :  Mengenal Gerakan Zionisme

    Berdasarkan PKS ini, KUA Kecamatan mendapat hak akses pemanfaatan dan validasi nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan dan data KTP-el pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang ada pada Dukcapil.

    Dukcapil juga bisa mengakses data nomor akta nikah yang ada pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) milik Ditjen Bimas Islam untuk kelengkapan database kependudukan.

    Kepala Subdit Mutu, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi KUA Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Anwar Sa’adi mengatakan, kerja sama ini begini perlu bantuan data dari Dukcapil ke KUA Kecamatan untuk satu titik jaringan secara terpusat.

    Karena itu, lanjut Anwar Sa’adi, pada tahap awal, kerjasama ini tidak dilakukan di semua KUA Kecamatan. Sebab, masih banyak KUA yang belum tersambung jaringan internet.

    Baca juga :  Organ Pemuda dan Mahasiswa Banten Tolak Khilafah

    “Bagi KUA Kecamatan yang belum online masih bisa menggunakan KTP non elektronik,” sebut Anwar, Sabtu (11/11).

    Anwar menambahkan, KUA Kecamatan yang belum tersambung jaringan internet akan dibangun jaringan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Dari 5.707 jumlah KUA se Indonesia baru 2.858 yang sudah online,” rincinya.

    PKS tentang pemanfaatan NIK dan data kependudukan ini berlaku sampai Juli 2020 dan kemudian dapat diperpanjang. PKS ini dibuat menindaklanjuti MoU yang sudah dilakukan pada tahun 2015 yang lalu. (Insan)

    Sumber kemenag

    208 total views, 4 views today

    Please follow and like us:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial