Sunday , 5 December 2021

Seabad MA Merekatkan Bangsa

  • 10 August, 2016  03:28:39 

  • 11060875_10206836654535685_8315943045835014330_n

    Oleh Destika Cahyana, SP, MSc

    Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Gema MA.

     

    Sepuluh kyai (guru agama) di Menes, Banten pada 10 Juli 1916 sampai 9 Agustus 1916 bermufakat mendirikan madrasah Mathlaul Anwar (MA). Kata yang berarti ‘tempat terbitnya cahaya’ ini untuk perubahan besar rakyat Banten yang dalam kondisi bodoh dan terbelakang dalam cengkeraman penjajah Belanda.

    Dari hanya madrasah kecil di pelosok, MA berkembang menjadi ormas Islam terbesar ke-3 Indonesia setelah Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Usia MA bahkan 10 tahun lebih tua dari NU yang berdiri 1926.

    MA berdiri 4 tahun setelah Muhammadiyah yang lahir pada 1912. Saat ini, MA memiliki puluhan ribu santri di ratusan lembaga pendidikan: Pendidikan anak usia dini, madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, hingga perguruan tinggi.

    Corak MA sebagai organisasi Islam sangat unik jika disandingkan NU dan Muhammadiyah. MA layak disebut sebagai ormas Islam hibrid ketika NU dan Muhammadiyah kerap dianggap berbeda corak di era 60-an hingga 90-an. Kini keduanya semakin cair. NU terbuka dengan beragam mazhab dan Muhammadiyah semakin toleran pada tradisi.

    Ketika itu ideologi pemikiran MA sama persis dengan NU. Maksudnya, dalam teologi menyatakan sebagai Ahlussunah wal Jamaah (AWJ) versi Ashariyah dan dalam bidang hukum merujuk pada Mazhab Syafei. Namun demikian, tokoh-tokoh MA tak seperti kyai di Jawa Timur yang toleran terhadap praktik tradisi yang dianggap warisan Hindu dan Buddha. Tokoh MA—mirip dengan Muhammadiyah— menolak keras tradisi karena dianggap tahyul, bidaah dan churofat. MA pertama yang mengenalkan sistem pendidikan Islam modern menggunakan jenjang kelas. Sebelumnya pendidikan Islam di pesantren tidak mengenal kelas.

    Baca juga :  Dibuka Presiden, Muktamar Mathla'ul Anwar Ditutup Ketua DPD

    MA membagi kelas A, B, I, II, III, IV, V, VI, VII yang masing-masing ditempuh 1 tahun. Dengan demikian setiap santri harus menyelesaikan 9 tahun untuk lulus dari madrasah MA. Model belajar 9 tahun diterapkan sampai 1950 karena harus mengikuti sistem pemerintah.

     

    Redefinisi

    Awalnya, MA dipimpin KH Mas Abdurrahman, lulusan Mekah. Pemimpin berikutnya antara lain KH EM Yasin dan KH Abdul Muthi. Pembaruan diperkenalkan pada era pimpinan KH Uwes Abu Bakar, lulusan MA.

    Ia memberi tuntuan era sekarang lewat karya Ishlahul Ummah fi Bayani Ahlussunah wal Jamaah. Ini untuk menjelaskan AWJ yang sangat relevan era kini di mana umat Islam tanah air terjangkiti penyakit gemar mengafirkan atau mencap sesat orang atau golongan lain yang berbeda pendapat dengan diri dan golongannya.

    Pemikiran Uwes sangat penting tidak hanya untuk warga MA tetapi juga bagi umat Islam di Indonesia karena menjelaskan bagaimana posisi AWJ sebagai warga negara dan ide demokrasi yang diterapkan di Indonesia sebagai negara bangsa modern. Pemikirannya masih sangat relevan karena meskipun Indonesia telah merdeka selama 71 tahun, tetapi masih banyak umat Islam yang gamang dengan menganggap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kafir dan thagut yang layak diperangi.

    Uwes tegaskan, umat Islam agar tetap berkomitmen menerima negara Indonesia tanpa merasa imannya ternodai.

    Didin Nurul Rosyidin melalui artikel ‘Introducing New Religious Ideas to MA: KH Uwes Abu Bakar (1939-1973)’ yang menjadi ringkasan disertasi risetnya di Belanda dengan gamblang menjelaskan Uwes sebagai tokoh pembaru pemikiran Islam. Idenya sangat plural.

    Baca juga :  Lakukan Pembinaan Madrasah, PBMA Kunjungi Madrasah MA Turus

    Uwes juga meredefinisi istilah AWJ untuk menjawab ketidakpercayaan dan kecurigaan satu sama lain di kalangan Islam. Faktanya, semua mengaku sebagai AWJ sembari mengeluarkan yang berbeda dari AWJ.

    Berdasarkan arti dasarnya, Uwes meyakini istilah AWJ sudah ada sejak awal Islam muncul, bukan hasil pemikiran ulama. Tapi Uwes tidak menolak fakta AWJ sebagai sebuah kelompok pemikiran warisan Abu Hasan Al Asyari yang mengeklaim teologinya sebagai pemikiran paling benar. Uwes sendiri bahkan mengakui cenderung mengikuti Asyari sehingga menolak pemikiran teologi lain seperti Khawarij, Mu’tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah.

    Menariknya, meskipun Uwes menolak syiah tetapi tidak hantam kromo memusuhinya. Ia mengakui beberapa varian syiah seperti Imamiyah dan Zaidiyah dapat diterima secara teologis. Pemikiran Uwes bagai oase di tengah masyarakat muslim tanah air yang tengah dihantui bentrok isu syiah versus antisyiah.

    Secara sederhana Uwes ingin menjelaskan, sunni maupun syiah memiliki beragam varian sehingga saling bermusuhan hanya karena perbedaan teologi adalah sebuah kesia- siaan. Menolak syiah secara membabi-buta membahayakan kehidupan umat beragama.

    Menurutnya, Islam Indonesia menganut mazhab Imam Syafei karena para penyebar didominasi penganut mazhab Syafei. Uwes memprediksi seiring kemajuan teknologi transportasi udara dan laut, masa mendatang penganut mazhab lain seperti Maliki, Hanafi, dan Hambali bakal masuk Indonesia. Maka kelak umat harus menyikapi secara dewasa dengan pikiran jernih.

    Harap maklum, meskipun ada 3 mazhab, tetapi secara tidak tertulis ‘melarang’ penganutnya ikut lebih dari 1 mazhab. Menurut Uwes tidak menutup kemungkinan mazhab lain luar 4 tadi juga akan masuk Indonesia. Untuk menghadapinya, Uwes mewanti-wanti agar umat tidak terpecah.

    Terkait konsep AWJ dalam politik bernegara, Uwes memperkenalkan konsep Ulil Amri (UA) sebagai sekelompok berkekuasaan khusus membuat undang-undang dan konstitusi berkenaan dengan kehidupan berbangsa serta bernegara.

    Baca juga :  Sekjend PBMA : Mari Teladani Pengorbanan Ibrahim!

    Menurut Uwes, UA bukan kepala Negara, tetapi pemerintahan dengan banyak anggota. Dalam istilah modern UA adalah anggota parlemen seperti DPR, DPD, atau MPR. Setelah UA menetapkan mekanisme pemilihan kepala negara, maka seluruh umat Islam wajib menaatinya sebagai pelaksana konstitusi.

    Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pemberontakan terhadap pemerintah yang sah haram hukumnya dan pelakunya masuk kategori pemberontak. Pemerintah berhak penuh untuk menggunakan kekuatan militer guna menumpasnya.

    Pada masa itu pemikiran Uwes menepis pandangan umum yang menganggap MA sebagai bagian dari ormas Islam pemberontak seperti PRRI dan DI/TII.

    Uwes juga menegaskan kembali 10 kaidah dasar (usuliyah) yang menjadi pertimbangan UA dalam mengambil keputusan menyangkut kepentingan publik. Prinsip tersebut banyak megalahkan yang sedikit. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Kesulitan membolehkan sesuatu larangan. Dalam 2 kesulitan diambil yang termudah. Menolak kerusakan didulukan dari mengambil kemaslahatan, dst

    Melalui konsep UA beserta 10 kaidah dasar tersebut Uwes secara tersirat tidak menolak sistem demokrasi yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena secara substansi tidak bertentangan Islam.

    Kini pada 2016 ribuan kader MA di 33 provinsi siap memasuki 100 tahun kedua MA sebagai perekat umat dan bangsa, bagian mata rantai regenerasi umat Islam. Mereka siap berkontribusi di bidang pendidikan, pengajaran, dan social. Mereka juga tetap berkomitmen menjadi bagian dari warga negara Indonesia.

     

    Penulis Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Gema MA.

    sumber :koran-jakarta.com

     14,250 total views,  3 views today

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial