PBMA Mendukung Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

  • 02 July, 2018  22:59:48 

  • Foto bersama PBMA dan Pengurus Pusat Kajian Produk Halal di Kantor PBMA setelah membicarakan rencana pendirian Lembaga Pemeriksa Halal

    Mathlaulanwar,-Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) mendukung rencana pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di lingkungan Mathla’ul Anwar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua PBMA Mohammad Zen saat menerima kunjungan delegasi Pusat Kajian Produk Halal (PKPH) Universitas Mathla’ul Anwar Banten di Jakarta Senin malam (2/7).

    “Rencana pendirian LPH adalah hal yang sangat strategis karena sangat selaras dengan tiga misi utama MA yaitu pendidikan, dakwah dan sosial”. Oleh karenanya, lanjut Zen, PBMA mendukung rencana pendirian LPH tersebut. Zen bahkan mengusulkan agar launching pendirian LPH ini bisa dilaksanakan dalam Rakernas yang rencananya digelar di Jakarta Oktober mendatang.

    Pendirian LPH oleh MA juga sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Zen mengutip UU tersebut pasal 12 ayat (2) yang menjelaskan bahwa LPH yang didirikan oleh masyarakat harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum.

    Baca juga :  Ketua Dewan Sunni Sampaikan Pesan Kebangkitan Irak dalam Konferensi Internasional

    “Mathla’ul Anwar adalah lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, sehingga memenuhi persyaratan Undang Undang untuk mengusulkan pendirian LPH”, tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Direktur PKPH Hadi Susilo menjelaskan bahwa pihaknya bersama jajaran kampus telah menginisiasi cikal bakal LPH dengan membentuk PKPH sejak satu setengah tahun lalu.

    Selama satu setengah tahun ini PKPH telah melaksanakan berbagai persiapan pendirian LPH seperti menyiapkan calon auditor halal, melatih UMKM, penyuluhan halal, serta publikasi di media.

    “Untuk pelatihan UMKM kami bekerjasama dengan Dinas Koperasi Provinsi Banten”, paparnya. Hadi juga menjelaskan hingga saat ini sudah ada lebih dari 300 pelaku usaha kecil yang mengikuti pelatihan.

    Hadi menambahkan, PKPH juga sudah menjalin kerjasama untuk pemanfaatan lab bersama dengan berbagai pihak seperti Sucofindo, Labkesda Banten, UI dan Yarsi Jakarta.

    Baca juga :  Komitmen Mathla’ul Anwar dalam membangun bangsa Indonesia melalui Pendidikan

    Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah sejak tahun 2014 telah mengesahkan Undang Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut mengamanatkan bahwa terhitung mulai 2019, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

    Untuk keperluan tersebut Pemerintah sudah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dibawah Kementerian Agama. Tujuan penyelenggaraan JPH adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.

    360 total views, 4 views today

    Please follow and like us:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial