Wednesday , 13 November 2019

Menyongsong Halal Mandatory

  • 26 June, 2019  05:47:04 

  • Oleh: Mohammad Zen*

    Tanggal 29 April 2019 Presiden RI Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. PP inilah yang telah lama ditunggu oleh masyarakat sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

    PP ini mengatur lebih detail tentang penyelenggaraan JPH di Indonesia seperti tata cara kerjasama, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), biaya sertifikasi halal, tata cara registrasi produk, penahapan jenis produk serta pengawasan. Undang Undang No 33 Tahun 2014 pasal 4 menyebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Diksi dalam Undang Undang ini menyebut kata wajib. Bukan harus atau dapat.

    Wajib berarti mengandung konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan. Alias akan terkena sanksi jika tidak bersertifikat halal. Menurut Undang Undang ini, kewajiban sertifikasi halal bagi produk berlaku paling lambat lima tahun sejak diundangkan. Batas terahir tersebut adalah tanggal 17 Oktober 2019. Tanggal ini mengacu pada tanggal diundangkannya Undang Undang diatas yaitu 17 Oktober 2014 yang tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 295. Batas akhir ini sesungguhnya meniscayakan agar semua perangkat regulasi turunan dari UU tersebut rampung seutuhnya sebelum 17 Oktober 2019.

    Baca juga :  PELUANG BEASISWA DI UNIVERSITAS ISLAM MADINAH PERIODE TAHUN 2017 M

    Namun, lahirnya PP No 31 diatas masih memerlukan regulasi yang lebih detail lagi berupa Peraturan Menteri Agama (PMA). Rancangan PMA saat ini sudah tersedia dan masih dalam tahap uji sahih sebelum diundangkan.

    Silaturahmi PKPH Unma Banten dengan Kanwil Depag Banten

    Tantangan

    Indonesia menjadi negara penting dan strategies dalam perbincangan industry halal dunia. Salah satunya karena merupakan negara berpenduduk muslim terbesar sedunia. Sebagai negeri mayoritas muslim, Indonesia sudah sepantasnya menganggap penting produk halal. Hal tersebut terbukti dengan dialihkannya kebijakan halal dari yang bersifat sukarela (voluntary) menjadi kewajiban (mandatory).

    Untuk penyelenggaraan halal mandatory ini dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Badan ini meskipun berstatus setingkat eselon I, namun dikelola secara Badan Layanan Umum (BLU). Perhatian luar negeri terhadap industri halal Indonesia cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lembaga halal luar negeri (LHLN) yang sudah bekerjasama. Menurut data LPPOM MUI, hingga Juni 2019 ini sudah ada 45 lembaga sertifikasi halal luar negeri yang bekerjasama dengan Indonesia. LHLN tersebut berasal dari 26 negara. Selain itu, saat ini sudah ada lebih dari 22 negara mengajukan permohonan kerjasama kepada BPJPH.

    Baca juga :  Sukses dengan MA-Care, PBMA Bentuk LAZ-MA

    Ramainya keinginan luar negeri bekerjasama tersebut karena berbagai negara melihat peluang pasar domestik Indonesia yang sangat besar. Mereka berharap bisa menyuplai kebutuhan produk halal domestik Indonesia. Indonesia memang menempati peringkat pertama dalam top muslim food expenditure, peringkat kelima pada kategori top muslim travel expenditure, peringkat ketiga pada top muslim apparel expenditure, peringkat kelima pada top muslim media expenditure dan peringkat keenam pada top muslim pharmaceuticals expenditure. Ini artinya, antusiasme luar negeri lebih pada keinginan untuk membanjiri pasar domestik Indonesia dengan produk halal mereka.

    Apakah saat bersamaan Indonesia sudah dapat mensuplai kebutuhan produk halal dunia? Tampaknya belum. Banyak produk halal di berbagai negara seperti timur tengah misalnya, kebanyakan bukan dipasok dari Indonesia. Umumnya dari Malaysia atau Thailand. Malaysia bisa memasok produk halal ke timteng karena standar halalnya sudah diterima oleh OKI. Malaysia tergabung sebagai anggota The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries (SMIIC). Sementara Indonesia sampai saat ini masih proses menjadi anggota SMIIC sehingga produk halalnya belum bisa menembus pasar OKI. Thailand, meskipun mereka bukan negara OKI, melakukan sertifikasi halalnya melalui JAKIM, Malaysia. Sehingga banyak produk halal dari Thailand ditemukan di negara OKI.

    Baca juga :  Mesjid Jami Al-Jamal Janaka, Tempat Bersejarah (Tempat Kelahiran KH Mas Abdurrahman)

    Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia seharusnya menjadi ‘pengendali’ pasar industry halal dunia. Tantangan ini semakin menguat ketika kebijakan halal sudah menjadi otoritas negara dan bersifat mandatory.

    Peluang

    Dari sisi peluang, pada pasar domestik saja terbentang peluang lebar untuk mengembangkan industri halal di nusantara. Data Kemenkop UKM Tahun 2017 menyebut terdapat 62.928.077 unit UMKM di Indonesia. Jika setiap unit memiliki sebuah produk, maka ada lebih dari 62 juta produk yang harus disertifikasi halal. Untuk mensertifikasi lebih dari 62 juta tentu diperlukan perangkat yang tidak sedikit. Diperlukan puluhan ribu auditor halal dan penyelia halal. Juga diperlukan sekian banyak laboratorium untuk pengujian halal. Dan pasti diperlukan ratusan bahkan mungkin ribuan LPH.

    Menurut data LPPOM MUI, sampai tahun 2018 baru ada 727.617 produk yang tersertifikasi halal. Dibandingkan dengan jumlah produk UMKM jumlah tersebut masih sangat kecil atau bahkan belum berarti apa-apa.

    Lalu, siapa yang akan mengerjakan ‘proyek’ jutaan sertifikasi halal tersebut? Darimana sumber dananya? Bagaimana system operasionalnya? Inilah pekerjaan kita semua….

    *Dosen Universitas Mathla’ul Anwar Banten

    138 total views, 2 views today

    Please follow and like us:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial