Saturday , 19 September 2020

Pandemic Covid-19 dan Tanggungjawab Bersama

  • 10 June, 2020  07:41:09 


  • Prof. Dr. H. Amroeni Drajat, M.Ag*

    Menghadapi Covid-19 tentunya bukan perkara mudah, karena bentuknya yang tak nampak dan bersifat pandemik. Tidak hanya perubahan sosio-ekonomi masyarakat, ritual keagamaan juga dituntut berubah polanya akibat pandemik. Tulisan ini ingin menegaskan bahwa covid-19 merupakan tanggungjawab bersama. Tentu dengan latar belakang saya sebagai guru besar filsafat islam, maka nuansa tulisan ini bersifat filosofis-Islami. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana eksistensi pandemik dari “moderate perspective”. Hal ini penting sebab “menyadari bahwa Pandemic ini adalah tanggungjawab bersama” dimulai dari perspektif yang benar akan eksistensinya.

    Pandemic: Moderate perspective

    Istilah “moderate perspective” saya pakai untuk menengahi dua persepktif ekstrim—tentunya dalam lingkup ijtihad saya—tentang eksistensi pandemic Covid-19 yang menimpa dunia saat ini: pertama, saintisisme, istilah ini saya pakai untuk kelompok yang memandang sains sebagai satu-satunya penjelas yang tepat dalam menghadapi pandemic Covid-19; kedua, relijiusisme yaitu kelompok yang membuat putusan-putusan agama terkait Covid-19 tanpa melihat an sich penjelasan sains, bahkan sains dilihat dengan penuh kecurigaan. Keduanya merupakan bentuk kepongahan yang sama sekali tidak menyentuh eksistensi Pandemic tersebut, dalam artian mencegah penyebarannya.

    Jika kedua perspektif tersebut bisa dikatakan sebagai “kesesatan berfikir”, maka, penyebabnya bisa bermuara dari dua hal: syubhat atau syahwat, dan atau kedua-keduanya. Syubhat dalam artian adanya kesamaran pengetahuan seseorang akan suatu fenomena sehingga menghasilkan putusan-putusan konseptual yang keliru. Di sini latar belakang pendidikan memiliki peran vital untuk itu. Syahwat meliputi kepentingan-kepentingan bisa jadi untuk memperkuat status-quo diri dalam kelompoknya. Artinya ada ego sentris dalam menerjemahkan musibah. Tentunya dari nalar keagamaan yang sehat, keduanya tidak dapat diterima.

    Untuk itu “moderate perspective”, atau dalam artian wasathiyah perlu dilakukan untuk menghasilkan putusan-putusan konseptual yang adil. Adil yang dimaksud di sini adalah tidak ektrim kanan apalagi ekstrim kiri. Defiinsi umum tentang adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Oleh karena itu, penjelasan-penjelasan sains tekait Covid haruslah dikonfirmasi kepada Agama, atau agamawan perlu duduk bersama dengan saintis “mengobrol” dengan mengesampingkan segala bentuk kepentingan yang ada, dalam artian diskusi yang murni akademis (purely academic). Sehingga tampak bahwa agama dan sains sejatinya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan.

    Baca juga :  Flash Sale! Kurban Semakin Terjangkau di Global Qurban

    Dalam filsafat Islam, “moderate perspective” dapat ditopang dengan pemahaman ontologis dan epistemologis. Pemahaman ontologis terkait dengan hakikat sesuatu, bahwa apa yang terjadi di dunia ini pada hakikatnya adalah berasal dari Tuhan, termasuk musibah pandemic. Laporan Alquran Qs. Al-Hadid: 22, menunjukkan hal itu secara eksplisit, bahwa segala bentuk kejadian telah ada dalam cetak biru, blueprint Ilmu Allah, atau disebut Lauh Mahfudz. Ini merupakan nalar kehidupan beragama, agar menilai sebab-akibat sebagai sesuatu yang possible, bukan sesuatu yang mutlak. Artinya, ada kehendak Allah di setiap peristiwa.

    Maksud secara epistemologis, adalah berdasarkan nalar kebiasaan atau bahasa agama disebut ‘adat. Jika difahami bahwa pandemic Covid-19 sebagai mushibah non-alam, artinya dalam nalar kebiasaan ada campur tangan manusia (bima kasabat aydinnas). Oleh karena itu, manusia diperintah untuk melakukan kerja-kerja ilmiah untuk dapat memprediksi, ataupun mengantisipasi setiap kejadian.

    Kedua pemahaman tersebut tidaklah dapat dipisahkan, jika pemahaman pertama menunjukkan eksistensi manusia sebagai hamba Allah, dalam artian apa yang terjadi dalam dirinya dan sekitarnya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sementara kedua, merujuk pada eksistensi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Condong pada salah satunya dalam membaca eksistensi pandemic, merupakan pemahaman yang keliru, sebagaimana dalam saintisisme ataupun relijiusisme.       

    Covid-19 sebagai tanggung jawab bersama

    Dalam literatur Islam, virus semacam covid-19 dapat diistilahkan sebagai waba’ dan tha’un. Keduanya dikategorikan sebagai penyakit menular, atau dalam istilah medis disebut epidemik dan pandemik. Bedanya, tha’un lebih berbahaya, karena dapat menyebabkan kematian dengan cepat. Ibn Sina (1037 M), filosof sekaligus pakar medis muslim abad pertengahan, menjelaskan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh mikroogranisme (kainat daqiqah) yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, dan bisa menular melalui udara, atau sentuhan fisik. Oleh karena itu, menjaga kebersihan badan, dan menjaga jarak fisik dan sosial adalah solusi yang ditawarkan Ibn Sina untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Selain itu, kondisi kejiwaan, khususnya bagi yang “terpapar virus” agar tetap tenang, dalam artian tidak panik, karena dalam ketenangan jiwa itu ada pengobatan.  Al-wahm nisf al-da-i wa al-ithmi’nan nishfu al-dawa-I wa al-shabr bidayah al-Syifa’. Sikap tenang bagi yang “belum terpapar”, juga sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan kerja-kerja bersama yang produktif, terukur dan sistematis.

    Baca juga :  Awal Bulan Dzul-Qo'dah 1440 H akan jatuh Pada Kamis 4 Juli 2019 M

    Sejatinya, apa yang dilakukan oleh Ibn Sina sebagaimana dimaksud tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Nabi, dengan mengeluarkan sabda yang juga berfungsi sebagai kebijakan publik—dilihat posisi Nabi sebagai kepala Pemerintahan waktu itu.

    “…jika di suatu wilayah ada wabah, maka jangan memasukinya. Jika terjadi di tempat sendiri, jangan tinggalkan tempat itu …bagi mereka yang terpapar agar dijauhkan dari yang sehat”

    Jika diperhatikan, kebijakan-kebijakan seperti menjaga kebersihan, karantina wilayah, Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), isolasi diri, anjuran untuk tidak panik dan lain sebagainya, tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan orang-orang terdahulu. Ini artinya, kebijakan-kebijakan itu sudah dilakukan melalui prosedur ilmiah. Kebijakan tersebut juga telah diterjemahkan dalam bentuk putusan-putusan agama, atau dalam istilah Islam disebut fatwa. Perlu dicatat, filosofi fatwa dalam Islam adalah pendapat yang dikeluarkan oleh Ulama secara institusional. Dalam konteks bernegara adalah lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Maka, pendapat individu dari seorang yang dianggap tahu masalah agama, tidaklah dihukumi sebagai fatwa.

    Baca juga :  Semarakan Hari Santri, Perguruan MA Pontianak Adakan Apel Bendera dan Gema Shalawat Khatulistiwa

    Dalam perspektif filsafat Islam, Negara ibarat tubuh manusia. Sebagai satu kesatuan organis, seluruh tubuh harus menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Ini artinya, jika ada masalah pada salah satu organ akan mengakibatkan sakit seluruh badan, atau dalam hal bernegara akan menganggu stabilitas publik (Negara). Ide bernegara muncul karena watak manusia yang cenderung bermasyarakat, sesuai dengan sifatnya sebagai makhluk sosial (madaniy bi al-thab’i). Kecenderungan itu tentunya menuntut adanya aturan-aturan dan norma-norma yang harus ditaati. Dalam situasi itu, masyarakat mengangkat dari antara mereka pemimpin untuk menjaga aturan-aturan itu tetap terlaksana, yang kemudian membentuk suatu pemerintahan.

    Sebagai satu kesatuan tubuh, pemerintah dapat diibaratkan kepala karena dianggap mewakili jiwa rasional, sementara agamawan adalah hati karena dianggap mewakili jiwa spiritual, sementara masyarakat adalah badan, karena dianggap mewakili jiwa emosional. Secara fungsional, semuanya memiliki keterhubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, karena ketidakadaan salah satunya, mengakibatkan sebuah komunitas tidak layak disebut negara. Dalam konsep jiwa, rasionalitas dan spiritualitas akan menjadi tidak stabil jika ada keguncangan emosional. Jika dikaitkan dengan tata bernegara, sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan baik jika terjadi kegaduhan publik.

    Dalam konteks kebijakan Covid-19 di Indonesia, sangat dibutuhkan kesadaran bernegara sebagai satu kesatuan tubuh, bahwa pandemic itu adalah masalah bersama. Ini artinya pandemik itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Selain kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggapi penyebaran Covid-19, dukungan masyarakat, dan penerjemahan kebijakan dalam kerja-kerja kolegial yang kreatif sangatlah diperlukan. Wa billahi nasta’in

    (Guru Besar Filsafat Islam UINSU Medan)

     128 total views,  2 views today

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial