Friday , 2 December 2022

Tahun Politik dan Jalan Terjal Moderasi Beragama

  • 13 October, 2022  08:54:56 

  • Oleh: Dr. H. Jihaduddin, M.Pd

    *Penulis merupakan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Mathla’ul Anwar

    Polarisasi sosial sebagai ekses manuver elit politik  menjelang Pemilu 2019 lalu, belum sepenuhnya hilang dari ingatan kita. Masyarakat akar rumput nyaris terbelah dalam dua kelompok pendukung kontestasi politik.  Ketegangan menjalar secara horizontal,  bahkan di beberapa tempat sempat meletup menjadi  aksi kekerasan. Inilah fakta bahwa masyarakat Indonesia sejauh ini belum bisa dikatakan dewasa dalam berpolitik.

    Kontestasi politik memiliki potensi tinggi untuk mengaduk-aduk emosi massa, menyeret sisi-sisi sensitif kehidupan sosial seseorang atau sebuah komunitas. Termasuk diantaranya menyeret sisi keyakinan keagamaan, yang kerap didomplengi kepentingan politik tertentu untuk tujuan-tujuan yang jauh dari tujuan agama.

    Salah satu yang terdeteksi pada saat menjelang Pemilu lalu, adalah berkembangnya informasi tak benar dan tak bersumber (hoax), Informasi berbau SARA  masuk ke ruang privat melalui jejaring media sosial, sebagai bentuk kampanye negatif (negative campaign), yang melibatkan informasi-informasi keagamaan tak berdasar. Pada tingkat masyarakat lapisan bawah yang juga memiliki akses internet dan media sosial, soal ini memiliki ekses yang panjang dan  mempengaruhi cara pandangnya dalam kehidupan sehari-hari.

    Menarik untuk disimak,  bahwa meskipun masih dua tahun lebih Pemilu yang akan datang akan berlangsung, tapi atmosfir politik sudah ramai dengan gerakan  tokoh-tokoh politik menunjukkan dirinya meraih simpati publik.  Dapat dikatakan, saat ini kita sudah memasuki tahun politik, tahun dimana atmosfir kontestasi akan masuk menyelusup jauh ke ruang privat warga negara dengan membawa informasi-informasi yang bisa mengubah perilaku politik.

    Di lain sisi, pemerintah melalui leading sector Kementerian Agama, sedang berupaya keras melakukan pengarusutamaan Moderasi Beragama. Program ini telah ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan mulai tahun ini ditetapkan  sebagai prioritas untuk dikerjakan, terkait upaya mempersempit ruang terjadinya kekerasan, intoleransi, dan pengingkaran terhadap harkat kemanusiaan yang dilatari oleh keyakinan agama. Goalnya tentu saja adalah kesiapan untuk kukuh dalam hidup bersama dalam perbedaan tetapi tetap sebagai bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Baca juga :  Malcolm X | Dari Sosok Pendukung Segregasi Rasial menjadi Aktivis Integrasi Sosial

    Pelajar, guru, dosen, mahasiswa, ASN,  TNI dan Polri serta warga negara lainnya menjadi target yang akan menerima materi-materi penguatan moderasi beragama. Untuk pelajar, kurikulum Pendidikan Agama  mendapatkan sentuhan modifikasi penguatan nilai-nilai dasar moderasi beragama dengan harapan sikap, pandangan, dan perilaku keberagamaan dapat lebih bisa moderat, toleran, dan menerima perbedaan dalam berkeyakinan, baik secara internal sesama pemeluk satu agama maupun dengan keyakinan yang berbeda. Moderasi Beragama sebagai satu cara pandang, sikap, dan perilaku berdasar paham keagamaan dalam posisi menghindari aspek-aspek ekstrem. Dalam Islam populer disebut Islam wasathiyah.

    Gagasan ini  pernah diintrodusir pada pertengahan tahun 90-an melalui Kementerian Agama yang disebut sebagai the midle path. Pada masa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mendapatkan modifikasi dan hingga kini menjadi semakin getol digaungkan dan menjadi bagian penting  setiap kegiatan instansi pemerintahan dari pusat hingga daerah.

    Jalan Terjal

    Keberhasilan program moderasi diukur dari  parameter sikap, cara pandang, dan prilaku  keberagamaan masyarakat. Variabel  toleran, tidak tergerak untuk melakukan kekerasan dengan latar belakang faham keagamaan,  menghargai sesama umat dalam satu atau berbeda agama, sikap semakin menghargai harkat dan derajat kemanusiaan, dan sikap kukuh pada semangat kebangsaan NKRI,  adalah variabel utama indikator keberhasilan. Sejauh ini, belum ada informasi hasil evaluasi komprehensif untuk mengukur tingkat keberhasilannya.

    Lepas dari soal evaluasi tadi, penting untuk disampaikan disini,  bahwa sedikitnya ada tiga potensi masalah yang bisa menghambat  keberhasilan moderasi beragama. Ketiganya, sekarang sudah eksis dalam variasi besaran yang tentunya membutuhkan telaah lebih mendalam, agar bisa dikenali dan dicarikan solusinya. Ketiga hal itu pertama, “taqiyah” atau dapat diartikan  sebagai sikap mendua, atau kepura-puraan.

    Meskipun terminologi ini lebih dekat dengan kalangan sy’iah, tetapi, dalam praktek keseharian, sikap seperti ini sangat  mungkin dipraktekkan oleh kelompok-kelompok yang merasa terjepit situasi harus menerima arus penguatan moderasi beragama. Tidak harus orang syi’ah, siapapun bisa melakukan pola seperti ini. Bahwa dalam syi’ah soal ini memang diajarkan untuk menutupi gerakan mereka oleh karena berada situasi darurat.  Mereka yang bisa melakukan “taqiyah” bisa siswa, yang karena alasan sekolah harus menerima penguatan moderasi.

    Baca juga :  Peringatan Maulid di Perguruan MA Pusat, Ustad Dedi Ajak Warga MA Teladani Rasulullah

    Guru atau juga ASN lain termasuk kalangan TNI dan Polri, yang karena alasan takut kehilangan  pekerjaan harus menerima program penguatan moderasi.  Termasuk juga aktivis politik yang berada dalam kepengurusan partai politik.  Karena dalam keadaan tidak bisa menghindar, maka kemudian seolah-olah menerima cara pandang moderat. Padahal dalam kesempatan lain, secara sendiri atau dalam komunitasnya tetap berfaham ekstrim dan menolak moderasi.

    Kedua, kalah populer atau kalah trending. Tidak bisa dibantah, saat ini sumber informasi utama masyarakat di semua lapisan  berbasis digital melalui jaringan internet. Untuk kalangan remaja (pelajar dan mahasiswa), penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) 2019 menemukan pelajar dan mahasiswa yang mengakses internet lebih dekat dengan sikap radikal dibanding dengan yang tidak mengakses internet.

    Sementara saat ini menurut data Kementerian Komunikasi dan Informasi,  94 persen remaja terhubung dengan internet untuk sedikitnya tiga keperluan. Informasi pelajaran, leisure, dan kepentingan pertemanan. Pertanyaannya, apakah program moderasi memiliki daya tarik untuk dilihat, dibaca atau diikuti sehingga bisa mengimbangi tayangan-tayangan lain yang lebih memiliki daya pukau tersendiri. Magnet tayangan, biasa akan semakin mendapatkan perhatian jika memiliki sisi-sisi sensasionalitas sendiri.  Bukankah tayangan “orang digigit anjing” akan kalah menarik dibanding dengan tayangan “anjing digigit orang” meskipun itu hoaks?

    Jika program moderasi tidak mampu menampilkan informasi dengan kemasan menarik, bukan mustahil  tidak akan banyak dilirik.

    Ketiga, dan yang paling mengkhawatirkan adalah ekses langsung maupun tidak langsung dari pertarungan politik praktis.   Dalam pengalaman beberapa negara termasuk pengalaman Indonesia dalam Pemilu terakhir, ada banyak strategi kotor  yang dihembuskan demi bisa memenangkan kontestasi politik. Salah satu strategi yang pernah dipraktekan di Amerika juga Brazil dan teridentifikasi dipakai juga di Indonesia dengan modifikasi tertentu yaitu strategi Firehose of falsehood.

    Strategi ini  dipraktekan dengan cara  menuduh lawan politik melakukan kebohongan, menyentuh sisi-sisi sensitif termasuk faham keagamaan lawan atau emosional dengan menebar kebecian, keterancaman dan ketakutan untuk membuat masyarakat bersikap konservatif. Strategi kotor ini sangat mungkin kembali masuk ke gelanggang politik praktis jika melihat peta politik mutakhir Indonesia.

    Baca juga :  Haflah Akhirussanah MI MA Cirukap, Kamad Berharap PBMA Lakukan Pembinaan Madrasah di Daerah

    Tidak ada partai dengan platform ideologi spesifik, sebagian besar pemilih bukan loyalis terhadap partai tertentu, tokoh politik yang tidak memiliki karakter yang kuat, adalah lahan empuk bagi berkembang biaknya strategi-strategi sensasional belaka dalam kontestasi mendatang.

    Mudahnya sisi emosionalitas keagamaan  terseret dalam sikap-sikap ekstrim, dan radikal, akan menjadi bahan “gorengan yang renyah” untuk dipakai sebagai strategi menjatuhkan lawan.

    Jika hal ini yang terjadi, maka upaya keras mengusung moderasi beragama sebagai sebuah pilihan dalam menata kehidupan kebangsaan, akan sia-sia. Dalam banyak pengalaman sejumlah negara di Asia maupun Timur Tengah, sekeras apapun faham keagamaan yang ada di masyarakat, tidak segera menjadi biang keladi kekacauan manakala tidak didomplengi oleh kepentingan-kepentingan politik praktis.

    Agama (setiap agama) pada dasarnya telah memiliki orientasi dan sandaran nilai-nilai kebaikan yang luhur dan  tidak mengajarkan bentuk-bentuk malapetaka kemanusiaan ketika masih dipahami secara holistik dan komprehensif. Tetapi, politik, komitmen utamanya hanya pada kepentingan dirinya. Malapetaka bagi politik adalah ketika kepentingan-kepentingan  yang hendak dicapainya (dengan berbagai cara) tidak bisa diraih.

    Untuk tujuan-tujuan politik praktis, mengabaikan keberhasilan program moderasi beragama itu sangat mungkin dilakukan, bahkan bila perlu dibumihanguskan.

    Untuk itu, harus ada  strategi program penguatan moderasi beragama yang lebih jitu dan fisibel. Dukungan dan komitmen partai politik terhadap keberhasilan program ini sangat dibutuhkan, bahkan jika dimungkinkan dapat dituangkan secara tertulis dan tegas, dengan cara tidak menyeret isu-isu agama ke kancah politik praktis. Fakta integritas partai politik harus menekankan penghindaran menggunakan jargon-jargon agama dalam kontestasi politik.

    Selain itu, tentu saja kreativitas pembuatan dan model-model implementasi penguatan moderasi beragama harus up to dated dan in line dengan era digital saat ini.

     90 total views,  4 views today

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial